Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), akan segera beroperasi secara digital.

Hal itu diungkapkan Pj Bupati Tubaba, Zaidirina, saat menghadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan penyelenggaraan pelayanan MPP dan penandatanganan MOU penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha di wilayah hukum Kabupaten setempat. Selasa (31/01/2023).

Penandatanganan MoU tersebut, dilakukan bersama di Ruang Rapat Bupati Tubaba, dihari oleh seluruh kepala dinas, organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat dan puluhan organisasi pers Tubaba. 

"Dalam mengakselerasikan pembentukan MPP, ada beberapa hal yang sudah kita lakukan, yaitu Tim Percepatan pembangunan MPP, Forum Konsultasi Publik dengan Stakeholders, konsultasi dan koordinasi dengan Menpan RB. 

Saya langsung yang memimpin koordinasi dan konsultasi dengan Menpan RB, jadi izinnya bisa cepat diberikan. Bahkan mungkin bisa tercepat," kata Pj Bupati Dr.Zaidirina.

Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah harus melakukan pelayanan melalui MPP dan tidak lagi melakukan pelayanan diluar program.  "Serahkan secara sukarela secara bersamaan. Instansi Vertikal saja semangat, dan pemda harus lebih semangat lagi. Jangan ada OPD yang melakukan pelayanan diam-diam, OPD tidak boleh melakukan pelayanan diluar MPP, karena ini amanah pemerintah pusat," kata Zaidirina. Menurutnya, Jika 39 instansi pemerintah daerah telah bergabung, bisa terdapat 300 lebih layanan yang dapat diberikan melalui layanan MPP. Hal tersebut tidak terbatas, dan akan mengajak ajak instansi lainnya yang memiliki layanan, karena menggunakan layanan digital.

"Terkait beroperasinya memang membutuhkan tahapan, dan proses. Nanti kita semua akan lihat dimana kelemahannya, dan memang tidak langsung sempurna, nanti perlahan-lahan akan kita perbaiki. 

Lanjutnya, Konsef MPP yang dibangun adalah berkolaborasi dengan Stakeholders dan memanfaatkan kemajuan teknologi serta kerjasama yang baik dan tepat. "Selain itu, kita harus memberikan dukungan yang kuat kepada Tubaba yang hampir 100 persen Tiyuhnya telah menggunakan smart village, artinya pelayanan publik, pelayanan pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan digital, dan MPP nanti akan terintegrasi mulai dari Kabupaten, Kecamatan sampai ketingkat tiyuh." kata Zaidirina 

Dikatakan Pj Bupati Tubaba, juga mendapatkan arahan dari menteri Dalam Negeri terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stunting, kemiskinan ekstrim dan lainnya. "apa yang diarahkan pemerintah pusat bisa dilakukan dengan MPP, bagaimana bisa mendapatkan data yang valid dan mengambil keputusan yang tepat. Tidak kita sadari data yang masuk akan membentuk data base," imbuhnya.